Hati-hati, Permohonan Merek dengan Itikad Tidak Baik Bakal Ditolak

Hidupgaya – Saat hendak membeli suatu barang dan atau jasa, biasanya konsumen akan mempertimbangan mereknya. Ada sejumlah konsumen yang loyal terhadap merek tertentu dan tidak mau beralih. Melihat fenomena ini, merek merupakan unsur penting yang harus dipertimbangkan secara matang bagi pengusaha.

Menurut Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM, Nofli, pengertianmerek menurut UU No. 20/2016 didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.

“Merujuk pada definisi tersebut, tanda yang digunakan sebagai merek harus memiliki daya pembeda yang kuat sehingga konsumen dapat membedakan identitas suatu produk tertentu dengan produk sejenis lainnya di pasaran,” ungkap Nofli di acara webinar yang membahas tentang pentingnya merek, Senin (22/2).

Dengan kata lain, merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutu bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli.

Nofli menambahkan, tanda yang dimaksud harus memiliki daya pembeda yang kuat agar dapat dilindungi sebagai merek sehingga konsumen dapat membedakan identitas produk tertentu dengan produk sejenis lainnya. Jika tanda hanya berfungsi sebagai petunjuk atas bentuk, kualitas, fungsi atau karakteristik lain dari barang atau jasa yang dituju, maka konsumen hanya bisa memanfaatkan hal tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan informasi umum mengenai barang atau jasa yang dimaksud. “Jadi tanda tersebut tidak dapat berfungsi sebagai petunjuk sumber atau asal produk. Tanda demikian tidak dapat digunakan secara eksklusif oleh siapapun karena fungsi sebagai daya pembeda tidak terpenuhi,” kata Nofli.

Daya pembeda yang diperoleh sebuah merek diperoleh melalui penggunaan di pasaran sehingga membuat konsumen mengenalinya sebagai tanda yang berfungsi sebagai identitas sumber barang atau jasa. “Daya pembeda tersebut diperoleh karena adanya makna sekunder (secondary meaning) dari tanda yang bersifat deskriptif,” imbuh Nofli.

Tanda deskriptif adalah kata, gambar, atau simbol yang menggambarkan karakteristik suatu produk barang atau jasa seperti kualitas, kuantitas, rasa, ukuran, warna, tujuan, target konsumen, material pembentuk, atau efek pada pengguna produk yang menggunakan tanda dimaksud. “Tanda seperti ini tidak berfungsi sebagai merek karena masyarakat menganggapnya hanya sebagai gambaran suatu produk,” ujarnya. 

Tetapi, tanda tersebut masih mungkin untuk didaftarkan sebagai merek apabila pemilik merek dapat menunjukkan bahwa konsumen mampu mengenali tanda tersebut sebagai identitas sumber produk dengan bukti-bukti penggunaan, yang biasa disebut dengan istilah secondary meaning. Namun pada praktiknya tidak ada garis yang jelas bagaimana suatu tanda deskriptif telah mendapatkan makna sekunder atau tidak. “Pembuktian akan bersifat kasuistis. Bukti-bukti tersebut dapat berupa dokumen penggunaan merek, iklan, penelitian pasar, penjualan, katalog, foto, survei dan lain-lain. Pembuktian harus secara layak menunjukkan faktor-faktor yang meliputi tempat, waktu, dan luasnya penggunaan merek,” urai Nofli.

Itikad Tidak Baik

Di kesempatan yang sama, Kasubdit Pemeriksaan Merek DJKI, T. Didik Taryadi mengatakan terkait pengajuan merek, dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan IG,  bahwa permohonan bisa ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, dalam hal ini adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. “Misalnya meniru bentuk tulisan/lukisan merek pihak lain. Kemudian membonceng, meniru, atau menjiplak merek terkenal milik pihak lain. Dan menjiplak karya cipta milik pihak lain,” ujarnya.

Kata umum yang meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain, imbuh Didik, misalnya meniru bentuk tulisan/lukisan merek pihak lain; Membonceng, meniru, atau menjiplak merek terkenal milik pihak lain, atau menjiplak karya cipta milik pihak lain.

Sementara itu, Ketua Umum AKHKI, Suyud Margono dalam kesempatan yang sama menyoroti perbuatan curang penerapan merek (consumers misleading). Bentuk-bentuk tindakan penyesatan terhadap pengguna/ konsumen dalam menentukan produk, umumnya dalam produk barang kebutuhan pokok (konsumsi). “Pelaku usaha menggunakan label merek yang mengarahkan konsumen berpikir atau mengasosiasikan secara kasat mata. Kemiripan label kasat mata karena bentuk yang ada. Padahal merek seharusnya tidak mendeskripsikan fungsi, keterangan, kualitas produk,” tandas Suyud. (HG)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s