Lanjut ke konten

Tunggu Mediasi, PT First Media Tbk Tak Terima Pembelian dari Pelanggan

21/11/2018

Hidupgaya – PT First Media Tbk (KBLV) berkomitmen akan tetap memberikan layanan terbaik kepada pelanggan sambil menunggu dan berharap adanya penyelesaian dengan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Terkait dengan hal ini, PT First Media Tbk memutuskan untuk sementara tidak menerima pembelian baru dari pelanggan baik isi ulang maupun paket berlangganan, sampai Perseroan mendapatkan arahan dan persetujuan dari Kemenkominfo.

Dikatakan, semua kegiatan dan tindakan yang Perseroan lakukan saat ini dilakukan dengan menempatkan kepentingan pelanggan sebagai prioritas utama.

PT First Media Tbk juga menginformasikan bahwa lisensi layanan telekomunikasi nirkabel (Broadband Wireless Access 2,3Ghz) adalah terpisah dari lisensi TV Kabel & Fixed Broadband Internet berbasis kabel yang layanannya dioperasikan oleh PT Link Net Tbk dengan menggunakan merek dagang “First Media” dengan kata lain layanan tersebut terjamin aman dan tetap beroperasi seperti biasa.

Dalam beberapa hari terakhir publik dihebohkan dengan kabar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mencabut izin PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (BOLT) pada 17 November 2018 akibat tunggakan ratusan miliar rupiah atas izin penggunaan frekuensi 2,3 GHz oleh penyedia jasa internet tersebut.

Namun Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut, pencabutan izin frekuensi belum diputuskan karena PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux yang membawahi layanan BOLT telah menyerahkan proposal berisi komitmen pelunasan tunggakan kepada pemerintah. Proposal ini dikirimkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (19/11) siang.

Dalam temu media dengan wartawan, Senin (19/11), Rudiantara mengatakan First Media dan Internux bersedia membayar tunggakan. Pihaknya akan membahas hal ini dengan Kementerian Keuangan.

Jika nantinya perusahaan-perusahaan itu membayarkan sesuai tunggakannya, Rudiantara memastikan izin frekuensi mereka tak jadi dicabut karena surat keputusan menteri tak dikeluarkan. Kalau pun izin frekuensi dicabut, Rudiantara mengatakan itu hanya berpengaruh pada jaringan broadband Bolt dan layanan internet First Media. Sementara untuk TV kabel First Media dipastikan tidak terganggu.

Dalam proposal yang dikirim ke Kemenkominfo, baik PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux menyatakan akan membayar tunggakan yang dibebankan pada tahun 2016 dan 2017. Bahkan perusahaan akan membayar Biaya Hak Penggunaan yang dibebankan sampai 2020 mendatang.

PT First Media Tbk (KBLV) merupakan penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched baik melalui kabel maupun pita frekuensi 2.3GHz.

Pada 2013, PT First Media Tbk meluncurkan layanan 4G LTE dengan menggandeng BOLT yang merupakan pionir layanan 4G LTE di Indonesia. (HG)

Iklan

From → Money Talk

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: