Lanjut ke konten

Pencabutan Izin PT First Media Tbk dan BOLT Ditangguhkan

21/11/2018

Hidupgaya – Dalam beberapa hari terakhir beredar kabar yang cukup menghebohkan yang mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mencabut izin PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (BOLT) akibat tunggakan ratusan miliar rupiah atas izin penggunaan frekuensi 2,3 GHz oleh penyedia jasa internet tersebut.

Namun Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut, pencabutan izin frekuensi belum diputuskan karena PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux yang membawahi layanan BOLT telah menyerahkan proposal berisi komitmen pelunasan tunggakan kepada pemerintah. Proposal ini dikirimkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (19/11) siang.

Dalam temu media dengan wartawan, Senin (19/11), Rudiantara mengatakan First Media dan Internux bersedia membayar tunggakan. Pihaknya akan membahas hal ini dengan Kementerian Keuangan.

Jika nantinya perusahaan-perusahaan itu membayarkan sesuai tunggakannya, Rudiantara memastikan izin frekuensi mereka tak jadi dicabut karena surat keputusan menteri tak dikeluarkan. Kalau pun izin frekuensi dicabut, Rudiantara mengatakan itu hanya berpengaruh pada jaringan broadband BOLT dan layanan internet First Media. Sementara untuk TV kabel First Media dipastikan tidak terganggu.

Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu mengatakan, dalam proposal yang dikirim ke Kemenkominfo, baik PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux menyatakan akan membayar tunggakan yang dibebankan pada tahun 2016 dan 2017. Bahkan perusahaan akan membayar Biaya Hak Penggunaan yang dibebankan sampai 2020 mendatang.

Dilaporkan BBC Indonesia, PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) menunggak kewajiban membayar izin frekuensi radio di 2,3 GHz untuk tahun 2016 dan 2017. Jumlah tunggakan pokok dan dendanya masing-masing sekira Rp364 miliar, sedangkan Bolt mencapai Rp343 miliar.

Total tunggakan ditambah denda Biaya Hak Penggunaan frekuensi radio tahun 2016 dan 2017 kedua anak perusahaan Grup Lippo itu mencapai Rp708 miliar.

Sesuai dengan Surat Perseroan No. SB-059/FM-CSL/BEI/XI/2018 tanggal 6 November 2018 perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan, bahwa pada tanggal 2 November 2018, Perseroan telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap Direktur Operasi Sumber Daya qq Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah terdaftar di bawah nomor register perkara 266/G/2018/PTUN-Jkt.

Gugatan TUN yang diajukan adalah terkait lisensi layanan telekomunikasi nirkabel (Broadband Wireless Access 2,3Ghz) Perseroan, yang tidak berhubungan dengan layanan di bawah merek dagang First Media yang dioperasikan PT Link Net Tbk (LINK).

Layanan First Media yang dioperasikan oleh PT Link Net Tbk (LINK) adalah layanan TV kabel & Fixed Broadband Cable Internet berbasis kabel menggunakan teknologi Hybrid Fiber Coaxial (HFC), merupakan teknologi yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik (fiber) sebagai medium penghantar, serta teknologi Fiber-To-The-Home – merupakan teknologi dengan menggunakan full kabel serat optik (fiber) sebagai medium penghantar.

Dengan demikian, Gugatan TUN tersebut tidak berdampak apapun terhadap layanan TV Cable & Fixed Broadband Cable Internet First Media yang disediakan oleh PT Link Net Tbk. (HG)

Iklan

From → Money Talk

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: