Skip to content

Penawaran Harga Alkes Terlalu Murah, Industri Sulit Berkembang

06/05/2018

Hidupgaya – Dengan berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), permintaan akan produk alat kesehatan (alkes) tak bisa dimungkiri juga meningkat.

Berbicara tentang alkes, berarti kita melihat rentang yang lebar – dari yang sangat sederhana seperti kapas, cotton bud (kapas bertangkai), sarung tangan, masker hingga produk-produk dengan teknologi tinggi.

Tak mengherankan apabila peraturan dan pengaturan seputar produksi, distribusi dan pelayanan alkes hingga ke masyarakat sangat kompleks dan dinamis.

Dalam upaya menjaga mutu produk alkes yang mengedepankan keselamatan pasien, elemen biaya dari para penyedia alkes tidak hanya mutu unit dari produk, tetapi juga harus ditunjang dengan edukasi dan pelatihan-pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing tenaga kesehatan Indonesia di dunia internasional, sejalan dengan dinamika global.

Sejauh ini, baru 16.667 nomor izin edar produk alkes yang terdaftar di e-katalog dari kurang lebih 250.000 nomor izin produk alkes yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Menurut Ketua Umum Gakeslab Indonesia Sugihadi, hal ini karena keterbatasan proses pendaftaran alkes ke dalam e-katalog, ditambah waktu registrasi yang tidak terjadwal secara pasti, dan mekanisme penawaran harga yang tidak wajar.

Untuk diketahui, dalam UU Kesehatan No.36/ 2009 Pasal 196 telah menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar

Sejauh ini, lanjut Sugihadi, tindakan yang sudah dilakukan Gakeslab antara lain membuat kode etik yang mengadopsi kode etik APACMED, membangun hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan (KPK, LKPP, Kemenkes, KPPU) agar ada pemahaman yang sejalan tentang usaha Alkes, membina anggota melalui berbagai pertemuan dan pelatihan, dan menguatkan organisasi dalam rangka membangun dan mendisiplinkan anggota.

Target Sulit Tercapai

Dikatakan, target Kementerian Kesehatan terhadap pertumbuhan industri alkes mencapai 25 persen di 2030 sulit tercapai. Sebabnya saat ini pelaku industri alkes dihadapkan pada tekanan harga jual hingga di bawah harga pokok penjualan (HPP) atau Cost of Goods Sold (COGS), terutama untuk produk alkes impor yang masuk dalam e-katalog pemerintah yang dikelola LKPP.

Saat ini sejumlah alkes impor yang masuk dalam daftar e-katalog ditawar secara beragam oleh LKPP mulai dari 1.3 dan ada pula alkes yang ditawar berbeda pada harga 1.6 dari harga wajar pabeanan (HPP/COGS).

Sugihadi, mengatakan harga wajar pabean atau HPP Alkes berada di level 1,4 atau 40 persen dari harga pokok saat membeli dari eksportir di luar negeri. Biaya importasi tersebut mencakup asuransi, freight forwarding, pajak bea masuk, PPN Impor, PPNBM, PPh 22, biaya administrasi bank, serta jasa transportasi dan asuransi.

“Ini biaya yang kami keluarkan sejak barang keluar dari gudang eksportir hingga tiba di gudang penyimpanan di dalam negeri. Ketemu angka 1.4 untuk biaya pabean dalam kegiatan importasi alkes tersebut,” kata Sugihadi.

Implikasinya, jika harga dalam e-katalog ditawar lagi di bawah harga HPP tentu itu bisa mengganggu mutu alkes. “Karena saking murahnya harga alkes, maka barang yang dipakai rumah sakit rendah mutunya. Ini buruk bagi pelayanan di rumah sakit dan kesehatan pasien. Ini yang terus kita negosiasikan dengan LKPP bersama pihak Kemenkes,” imbuhnya.

Terkait komponen pembentuk harga tersebut, Ketua Gakeslab DKI Jakarta Kartono Dwidjosewojo, menambahkan, pembentuk harga jual alkes yang wajar tidak hanya biaya importasi tetapi harus juga memenuhi aturan yang berlaku seperti Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK), Izin Edar, Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB), dan aturan-aturan standarisasi lainnya demi memastikan mutu, keamanan dan kemanfaatan produk yang memang seharusnya menjadikan prioritas utama dari industri alkes.

“Berapa harga wajar yang kita harapkan? Kalau untuk alkes habis pakai kewajarannya di angka 1,95. Sementara alkes yang perlu edukasi, distribusi, dan instalasi khusus, harganya sekitar 2,4. Kalau sudah di angka tersebut, kami pengusaha alkse baru bisa penuhi permintaan pemerintah mencapai pertumbuhan yang tinggi, mutu terjaga, dan kesehatan pasien terjamin,” ujar Kartono.

Anggota Gakeslab  ada 400-an tetapi produk mereka yang masuk E-Catalog baru sepertiga.

Sugihadi menambahkan, dengan kondisi saat ini dimana pertumbuhan industri alkes baru 5 persen, maka untuk mencapai target pemerintah dengan pertumbuhan 25 persen di 2030 akan menjadi tugas berat bagi pelaku industri. “Kalau usaha kami sangat minimal untuk berkembang, bagaimana kita bisa berubah dari importir ke produsen,” tandasnya.

Dia menambahkan, dengan berkembangnya penyakit tidak menular (degeneratif) seperti kanker, juga diabetes melitus di masyarakat, maka permintaan alkes terkait penyakit tersebut juga naik. Sayangnya saat ini Gakeslab tidak memiliki data pasti. “Permintaan alat untuk penyakit kanker dan cuci darah meningkat, namun jumlahnya persisnya berapa, kami belum ada data,” ujar Sugihadi. (HG).

 

Iklan

From → Money Talk

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: