Skip to content

GeRAM Pertanyakan Pengabaian Putusan MA terhadap Pembakar Lahan Gambut

28/11/2017

Hidupgaya – Pembersihan lahan dengan cara-cara yang kurang etis selalu menyisakan kerugian. Terkait dengan pembersihan lahan dengan cara membakar laham gambut, Gerakan Rakyat Menggugat (GeRAM)  mempertanyakan mengapa Pengadilan Negeri Meulaboh menerima Gugatan PT Kalista Alam yang disidangkan hari ini sementara putusan Mahkamah Agung yang sudah ‘Inkracth’ eksekusinya diabaikan sampai sekarang. Hal itu disampaikan pengacara GeRAM, Harli Muin, dalam temu media di Jakarta, Selasa (28/11).

Harli di hadapan media menjabarkan, PT KA pada tahun 2014 telah dinyatakan bersalah melakukan pembersihan Iahan dengan cara membakar lahan gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya. Kejadian tersebut menyebabkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat PT KA di PN Meulaboh.

Sebagai informasi, Rawa Tripa merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser yang terkenal. Sebelum terjadi perusakan pembakaran lahan, Rawa Tripa dikenal di dunia sebagai ‘Ibukota Orangutan di Dunia’ karena kepadatan populasi orangutan di wilayah tersebut.

Harli menjelaskan, pada tingkat pengadilan pertama, PN Meulaboh di Aceh Barat memerintahkan PT KA membayar Rp114,3 miliar kepada negara, dan Rp251,7 miliar untuk memulihkan kawasan seluas 1000 hektar lahan yang dibakar.

Namun PT KA tidak menerima putusan tersebut dan melakukan banding di Pengadilan Tinggi Aceh dan terakhir melakukan kasasi Mahkamah Agung. MA menolak kasasi PT KA dan memerintahan kepada PN Meulaboh melaksanakan eksekusi terhadap PT KA.

“Putusan MA adalah kemenangan penting bagi pemerintah dan kemenangan hukum perlidungan lingkungan di Indonesia. Namun dua tahun setelah putusan MA, eksekusi terhadap putusan belum dilakukan,” kata Harli Muin dalam temu media di Jakarta, Selasa (28/11).

KLHK bahkan telah menyampaikan permohonan eksekusi putusan Inkracth kepada Ketua PN Meulaboh. Namun hal tersebut tak dilakukan oleh PN Meulaboh. “PN Meulaboh tidak memiliki alasan yang kuat untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan tersebut,” beber Harli.

Harli mengaku, pihaknya telah mengetahui bahwa PT KA melakukan Peninjauan Kembali (PK) pada September 2016. Namun, menurut Pasal 66 ayat 2 UU No.14 Tahun 1985, PK tidak dapat menunda pelaksanaan eksekusi,” tegasnya.

Sementara itu, Juru bicara GeRAM Fahmi Muhammad memaparkan, pada 18 April 2017, MA sudah menolak permohonan peninjauan kembali PT KA, jadi PN Meulaboh tidak memiliki dasar hukum untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan.

“Kami kaget mengetahui bahwa pada tanggal 20 Juli, Ketua PN Meulaboh memberikan Penetapan Perlindungan hukum terhadap PT KA dengan No.1/Pen/Pdt/eks/2017/Pn.Mbo,” ungkap Fahmi.

Selanjutnya PT KA malah melakukan gugatan terhadap KLHK, Ketua Koperasi Bina Usaha, Kantor BPN Provinsi Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh dengan perkara No. 14/Pd1.C/Pn.Mbo. “Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan eksekusi keputusan tahun 2014 tidak bisa dilaksanakan sampai ada keputusan terhadap gugatan baru,” imbuh Fahmi.

Lahan gambut Rawa Tripa merupakan salah satu lahan gambut dari tiga lahan gambut terluas di Aceh, dengan kedalaman mencapai 12 meter dan memainkan peran penting bagi penyerapan karbon di Aceh.  Jutaan ton karbon lepas ke atmosfir setiap tahunnya dengan cara pembakaran hutan gambut dan merupakan masalah di Indonesia.

Kejadian ini, lanjut Harli Muin, tidak saja membebani ekonomi Indonesia, tetapi juga kesehatan dan keamanan warga negaranya, dan juga merugikan negara tetangga, seperti  Singapura, dan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim global.

Seperti diketahui dari sejumlah penelitian, Lahan gambut di Aceh diperkirakan menyerap 1200 ton per-hektar karbon. Selain fungsi menyerap karbon, lahan gambut juga dapat mencegah banjir, mendukung nelayan dan menyediakan keragaman habitat bagi keragaman spesies.

“Perusakan lahan Gambut Tripa merupakan tragedi lingkungan dan tidak diperbolehkan terjadi untuk kedua kalinya. Jika PT KA dapat menjauh dengan menghindari keadilan, ini merupakan kejadian yang mengerikan bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia,” kata Harli.

“Dampak selanjutnya, perusahaan serupa akan berani melakukan pengrusakan lingkungan secara ilegal untuk mencari keuntungan jika mereka melihat kesempatan yang baik dapat mempermainkan hukum di Indonesia,” tandasnya. (HG)

 

 

Iklan

From → What's Happening

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: