Lanjut ke konten

Hargai Hak Cipta, Belilah Produk Asli

10/04/2015

Sosialisasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) terus dilakukan pemerintah dan pihak terkait seperti MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan) dan APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia). Selain untuk melindungi konsumen dan pelaku bisnis, ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui munculnya UKM dengan merek lokal yang berkualitas.

“Pendaftaran merek baru untuk UKM kita gratiskan dalam 3 tahun terakhir ini. Sumbangan ekonomi kreatif sekitar Rp600 triliun ke PDM. Jadi kita dorong di UU Hak Cipta yang baru, bahwa penghargaan hak cipta  tidak hanya royalti di awal, tetapi sumur hidup hingga 70 tahun,” ungkap Dirjen HKI Kementrian Hukum dan HAM RI Ahmad M. Ramli di sela peluncuran program Clean Mall Award 2015 di Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan yang sama Sekjen MIAP Justisiari P Kusumah mengatakan, ke depannya MIAP akan terus bekerja sama untuk mendorong penghargaan terhadap hak cipta. “Memang kita berupaya melakukan pendekatan ke semua elemen, mulai konsumen antara, konsumen akhir, mahasiswa. Kita juga bentuk komunitas Peduli Asli,” ujar Justisiari.

Sementara Alfonsus Widjaja, Wakil Ketua APPBI menilai, mal bukan lagi hanya tempat belanja-ekonomis, tetapi sudah masuk ke fungsi edukasi, sosial, dan budaya. Jadi konsumen datang langsung disosialisasi tentang penghargaan untuk HKI.

“Mal harus dapat jaminan bahwa usaha berjalan baik dari sisi keamanan, kenyamanan, dan jauh dari pemalsuan. Jadi pusat belanja harus mendukung program Peduli Asli,” kata dia.

Namun kendala memberantas barang palsu selalu ada kendala. Ini karena lahan di mal ada yang dijual, namun ada juga yang sewa. “Kalau yang dijual, kami hanya mengelola. Ini ada kendalaa karena ada batasan tindakan. Kalau sewa, ada kententuan bahwa tidak boleh jual barang yang melanggar aturan hukum di indonesia,” ujar Alfonsus.

Sebagai salah satu bagian dari mata rantai ekonomi, APPBI berharap pemberantasan barang palsu juga dimulai dari hulu. Misalnya berupa sosialisasi langsung ke konsumen untuk tidak beli barang palsu.

Delik Aduan

Dalam diskusi dengan 11 perguruan tinggi, juga legislatif, akhirnya didorong pemberlakuan delik aduan dalam penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta. Ini merujuk pada best practice internasional yang semuanya menggunakan delik aduan.

“Kita sebelumnya menggunakan delik biasa. Ini jadi sulit deteksi pelanggaran hak cipta misalnya melaui situs internet ada jutaan Jadi perlu ada pengaduan supaya bisa diproses. Selain itu, jelang MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) kita perlu standarisasi dalam pemberantasan pemalsuan,” ujar Ahmad M Ramli.

Dengan adanya delik aduan, lanjut Ramli, laporan itu akan langsung ditindaklajuti petugas terkait. “Kita harapkan tidak lebih dari 7 hari.  Pertama kita upayakan mediasi sebelum masuk ke pengadilan. Nanti tanggal 27 April kita hancurkan barang palsu yang sudah kita mediasi, tetapi dengan catatan pelaku tidak lagi mengulangi lagi,” pungkas Ramli.

Pemerintah juga membentuk panel bersama yakni antara Kemenhum HAM dan Kemenkominfo. Panel ini nanti secara langsung menutup konten website yang dinilai melanggar hak cipta.

Iklan

From → Money Talk

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: