Lanjut ke konten

Dirjen HKI Tutup Ratusan e-Commerce Bodong

21/05/2019

Hidupgaya – Kemajuan teknologi digital membawa implikasi tersendiri, termasuk membanjirnya portal e-commerce atau e-dagang. Terkait hal ini, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementrian Hukum – HAM melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa telah menutup ratusan portal e-dagang bermasalah yang merugikan pemilik merek dagang hingga pengguna akhir atau konsumen.

Menurut Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal HKI Kemenhum-HAM, Brigjen Pol Reinhard Silitonga, rata-rata ratusan portal e-dagang yang ditutup adalah portal tidak berbayar seperti e-dagang berbasis wordpress dan blog. Dalam praktiknya, pemilik blog menayangkan iklan produk dengan harga murah, dan hanya mencantumkan nomor kontak saja, tanpa menyertakan alamat.

“Saat dihubungi, harganya justru malah lebih tinggi berlipat-lipat dari yang tertera di situs. Ini tentu merugikan konsumen juga pemilik produk yang dipalsukan. Maka kita tutup ratusan situs tersebut,” jelas Brigjen Pol Reinhard Silitonga di sela buka puasa bersama Mansyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) di Jakarta, Senin (20/5).

Dalam penyelesaian laporan yang masuk, pihaknya telah membentuk tim verifikasi penutupan konten iklan di website. Di sisi lain, pelaporan masyarakat juga mengeluhkan lamanya proses pencabutan konten iklan yang melanggar tersebut. Padahal kewenangannya ada pada asosiasi e-commerce seperti idEA.

Secara umum sepanjang 2018 ada 40 laporan pelanggaran merek yang masuk ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Merek. “50 persenya  kita sudah selesaikan. Kalau periode Januari – Mei 2019 ini ada sekitar 20 laporan yang masuk. Bulan Mei saja ada 17 kasus,” ujarnya.

Sementara itu Even Alex Chandra, Ketua Kebijakan Umum idEA mengatakan, ada ratusan juta konten iklan di e-commerce yang bermasalah. Alex mengaku kesulitan mengatasi hal ini. “Kami sebenarnya kesulitan juga. Karena sejatinya di awal itu sudah ada ketentuan bahwa tidak boleh menjual barang palsu yang melanggar merek dan HKI. Tetapi tetap saja ada yang upload iklan barang palsu. Bisa mencapai ratusan juta konten iklan,” ujarnya.

Soal lambanya penanganan ‘take down’ konten iklan yang bermasalah, Alex menjelaskan biasanya ada pada tautan iklan yang dikirim pelapor tidak valid. “Proses take down itu 14 hari kerja. Ada yang sudah lengkap data-data resminya, lalu laporan pelanggaran via link iklan tidak bisa di-klik,” jelas Alex.

Di kesempatan yang sama, Ketua MIAP Justisiari P. Kusuma menambahkan, ada sejumlah sebab beredarnya barang palsu di situs e-dagang, antara lain pada platform online, akses pedagang dan pembeli tidak tersekat. “Kalau dulu supplier besar saja yang bisa, sekarang dengan platform e-dagang, sekarang pedagang bisa langsung jual barang ke end user (konsumen),” katanya.

Berikutnya adalah identitas tertutup juga membuat pelaku dagang curang dengan leluasa menjual produk palsu. Proses pembayaran secara online juga menjadi penyebab. “Karena selama kita bisa gunakan kartu kredit, atau fasilitas pembayaran online, pembeli bisa langsung bayar,” imbuh Justi.

Butuh kolaborasi untuk menangani masalah ini. “Memang ada kesepakatan non-formal untuk menanggulangi maslah ini. Tetapi belum cukup. Butuh kesepakatan formal. Karena unsur perlindungan konsumen dan produsen sangat penting,” tandasnya. (HG)

Iklan

From → Money Talks

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: