Hidupgaya.co – Indonesia membidik penurunan emisi hingga 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional pada 2030, sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih awal.

Transportasi berkelanjutan, khususnya elektrifikasi kendaraan, merupakan salah satu strategi penting untuk mencapai target tersebut. Tetapi kendaraan listrik (EV) saat ini masih di bawah 1% dari total populasi kendaraan nasional.

Untuk mempercepat transisi dan memastikan dampaknya signifikan terhadap penurunan emisi, elektrifikasi perlu dimulai dari sektor transportasi publik, khususnya armada bus perkotaan yang dapat memberikan efek pengganda terhadap pengurangan emisi dan peningkatan kualitas layanan transportasi.

Studi ITDP yang didukung oleh ViriyaENB menunjukkan bahwa elektrifikasi armada bus perkotaan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 66,7% pada 2040 sekaligus menghemat subsidi transportasi hingga 30%.

Menurut Gonggomtua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia, transisi ke bus listrik bukan hanya soal mengganti teknologi, tapi membuka peluang bagi kota-kota di Indonesia untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih efisien, bersih, dan terjangkau.

“Langkah ini juga dapat menciptakan lapangan kerja hijau dan memperkuat rantai nilai industri transportasi bersih,” ujar Gonggom dalam kegiatan MOV-E: Moving Cities the Electric Way yang dihelat Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bersama ViriyaENB dan ENVELOPS Co., Ltd di Jakarta, baru-baru ini.

Acara tersebut menyoroti tren adopsi, tantangan, dan peran kelembagaan dalam implementasi bus listrik; keterjangkauan, aksesibilitas, serta perspektif pengguna dalam transisi ke kendaraan roda dua dan tiga listrik; serta peluang elektrifikasi sistem pengiriman tahap akhir seiring pertumbuhan e-commerce dan layanan kurir.

Selain menyoroti transportasi publik, MOV-E juga membahas elektrifikasi sektor logistik perkotaan yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Menurut data Statista (2024), pasar logistik Indonesia diproyeksikan meningkat 45,6% hingga 2030, menjadikannya peluang besar bagi sektor swasta untuk ikut berkontribusi dalam transisi energi bersih.

Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus mengatakan logistik adalah urat nadi pergerakan barang di kota. “Saat sektor ini ikut bertransisi ke energi bersih, kita tidak hanya menurunkan emisi, tapi juga membuka peluang kerja hijau, menggerakkan ekonomi lokal, dan mewujudkan kota yang lebih sehat,” terangnya.

Kunci keberhasilan transisi EV

Sejumlah survei yang diselenggarakan beberapa lembaga pemerhati konsumen menemukan bahwa infrastruktur pengisian daya masih menjadi hambatan utama masyarakat beralih ke kendaraan listrik.

Studi ITDP (2025) juga menunjukkan bahwa biaya pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia tergolong murah secara global. Artinya, tantangan dari adopsi kendaraan listrik ini bukan karena faktor tarif pengisian daya listrik, tetapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur, baik stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) maupun fasilitas pengisian daya di rumah (home charging).

Untuk home charging, tantangan utama terletak prosedur menaikkan daya listrik rumah dan instalasi sarana pengisian daya, sehingga masih menjadi beban bagi pengguna dan membutuhkan intervensi kebijakan agar lebih aksesibel.

Sementara itu, pada sisi public charging, dibutuhkan insentif bagi pelaku industri agar pembangunan SPKLU dapat berkembang lebih cepat dan luas.

Dari sisi ekonomi, investasi elektrifikasi terbukti memberikan nilai balik yang positif. Untuk menghadirkan 100% armada transportasi publik di wilayah perkotaan hingga 2030, Indonesia berpotensi memperoleh manfaat sosial dan lingkungan jangka panjang senilai hingga 2,4 kali dari nilai investasi yang dikeluarkan.

Hambatan peralihan ke motor listrik

Kesempatan sama, Alitt Susanto, pembuat konten otomotif menyampaikan sebenarnya banyak orang di Indonesia sebenarnya tertarik dengan motor listrik, tapi masih ragu untuk benar-benar beralih.

“Dari obrolan dengan teman komunitas dan orang-orang di sekitar saya, ada dua alasan yang paling sering muncul: harga awal yang masih lebih tinggi dibanding motor bensin, dan keterbatasan infrastruktur pengisian daya,” ujarnya.

Buat banyak orang, sebut Alitt, yang dilihat pertama adalah harga beli, bukan biaya jangka panjang. “Padahal biaya listrik dan perawatan motor listrik yang berkualitas justru jauh lebih murah,” bebernya.

Sementara itu, ada juga yang sudah mencoba, tapi kecewa karena membeli motor listrik versi paling murah yang ternyata kurang bertenaga dan tidak tahan lama. “Artinya, standar kualitas juga penting, bukan hanya soal harga. Mungkin perlu ada regulasi yang mengatur standarisasi kendaraan listrik yang masuk ke Indonesia, supaya konsumen tidak salah pilih,” imbuh Alitt.

Di sisi lain, akses stasiun cas atau penukaran baterai masih terbatas, sehingga masih banyak kekhawatiran baterai habis di jalan. Apalagi bagi pengguna dengan mobilitas harian seperti ojek online.

Sementara itu, Albert Aulia Ilyas, Direktur Utama KALISTA, menyatakan tingginya biaya investasi awal serta tidak meratanya infrastruktur pengisian daya merupakan salah satu tantangan utama. “Namun, bagi KALISTA, hal ini justru merupakan peluang besar untuk berinovasi dan membangun kepercayaan Pelaku bisnis maupun pemerintah kota untuk memulai perjalanan transisi menuju EV,” tuturnya.

Gonggom menegaskan, diskusi ini hendak mengedukasi publik bahwa transisi menuju kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan sistemik, mulai dari infrastruktur hingga perilaku pengguna transportasi.

“MOV-E menjadi ruang untuk masyarakat memahami, terlibat, dan mendorong perubahan itu bersama,” pungkasnya. (HG)