Hidupgaya.co – Di Indonesia, banyak perempuan dan laki-laki masih terjebak dalam norma dan stigma yang membatasi peran mereka, baik di rumah maupun di dunia kerja. Padahal, kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari bias yang membatasi langkah.
Untuk mengupas persoalan ini, OCBC menggelar Media Talk #BaiknyaBarengBareng dengan mengundang narasumber dari Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) dan Aliansi Laki-Laki Baru (ALB). Acara ini bertujuan mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai ulang arti kemerdekaan akan bias gender.
Dalam dunia kerja yang terus berkembang, berbagai tantangan masih dihadapi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja. Pada tahun 2023, angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia hanya berjumlah 55%, dibandingkan laki-laki yang berjumlah 85% (BPS, 2024).
Selain itu, menurut SDG Global Database, perempuan memiliki kesempatan yang lebih terbatas dalam posisi kepemimpinan, yaitu hanya 32% perempuan yang menduduki posisi manajerial perusahaan pada 2022.
Betti Alisjahbana, Komisaris Independen OCBC yang juga dikenal sebagai salah satu sosok perempuan yang sukses memerdekakan bias, menekankan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki potensi untuk berprestasi dan berkontribusi secara maksimal.
“Dalam menghadapi stigma berbasis gender, saya memilih untuk tetap fokus berkarya dan membuktikan diri lewat dedikasi, prestasi, dan integritas. Kepemimpinan perempuan tidak perlu menjadi pengecualian melainkan bagian dari budaya profesional yang kita bangun bersama,” ujarnya dalam diskusi di Menara OCBC Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Menurutnya, di era di mana talenta dan keberagaman menjadi sumber kekuatan kompetitif, menciptakan ekosistem kerja yang inklusif adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi setiap orang tanpa terkekang.
Betti menambahkan, perusahaan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan prinsip tersebut terwujud. “Di OCBC kami percaya bahwa ruang kerja yang adil gender akan membuka peluang yang sama untuk semua,” ujarnya.
Hal ini didukung dengan adanya kebijakan, program pengembangan untuk semua level serta fasilitas penunjang yang ramah bagi semua karyawan. “Ini diperkokoh dengan adanya persentase yang berimbang di manajemen dalam posisi strategis,” jelas Betti.
Hambatan perempuan meniti karir di lingkungan kerja
Kesempatan sama, Dwi Yuliawati, Head of Programmes UN Women Indonesia mengatakan norma gender yang tidak setara – termasuk di antaranya bias yang terjadi secara sadar maupun tidak – menjadi salah satu hambatan perempuan untuk meniti karir di lingkungan kerja. “Bentuk yang paling nyata adalah persepsi bahwa pekerjaan rumah tangga dan perawatan anggota keluarga adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan,” tuturnya.
Menjawab tantangan ini, imbuh Dwi, UN Women berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEPs), sehingga mendorong kebijakan tempat kerja ramah keluarga, sebagai satu cara untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.
Kebijakan inklusif untuk minimalkan bias gender
Dalam upaya meminimalkan bias gender, penting bagi perusahaan untuk menerapkan kebijakan inklusif yang dapat memberikan peluang yang setara dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan.
Perusahaan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan mempromosikan hak perempuan tidak hanya mendorong kemajuan sosial, tetapi juga dapat mengembangkan bisnis dan komunitas di tempat mereka bekerja agar beroperasi lebih inklusif, tangguh, dan sukses.
Terkait isu itu, Wawan Suwandi, Koordinator Nasional Aliansi Laki-laki Baru, menyampaikan bahwa perubahan menuju kesetaraan tidak bisa dilakukan sendiri oleh perempuan. “Dunia kerja yang lebih fleksibel dan rumah tangga yang lebih adil perannya akan membuat laki-laki dan perempuan bisa berkolaborasi lebih sehat,” terangnya.
Wawan mengingatkan bahwa laki-laki juga perlu ruang untuk menjadi ayah, suami, dan individu yang utuh tanpa stigma. “Perlu adanya paham untuk menormalisasikan kolaborasi dengan mematahkan stigma seperti hanya ada ‘ibu rumah tangga’ tapi harusnya adalah rumah tangga bersama,” urainya.
Ia menyoroti bahwa hambatan acap kali dari lingkungan terdekat. Tak jarang, ketika perempuan mendapat jabatan lebih tinggi, ada kekhawatiran akan merugikan suami yang bekerja. “Narasi seperti ini harus kita ubah bersama agar kesetaraan bisa benar-benar tercapai,” tandasnya.
Last but not least, perjalanan menuju kesetaraan adalah proses kolektif yang memerlukan keterlibatan semua pihak, yakni keluarga, institusi, hingga komunitas. Ketika hambatan-hambatan ini dihapus, perempuan dapat lebih leluasa berkontribusi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. (HG)
Hidupgaya.co 