Hidupgaya.co – Industri kecantikan selalu menjadi magnet dan daya tarik, bukan hanya di dalam namun juga luar negeri. Sebutlah Korea yang berjaya dengan konsep K-beauty dan digilai konsumen Indonesia. Ternyata, produk kosmetik di Thailand telah tumbuh mengesankan di kawasan Asia Tenggara. Hal itu terungkap dari Thailand Cosmetics & Personal Care Business Matching yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, 25 Juli 2023.

Seperti halnya Thailand, Indonesia juga mencatat pertumbuhan produk kecantikan yang menggembirakan. Potensi yang besar dan menguntungkan itu kemungkinan bisa tercapai dengan kolaborasi dan kerja sama di bidang industri kecantikan.

Acara seminar digelar berkat kerja sama antara Kedutaan Besar Thailand di Jakarta, diwakili oleh Minister of Counsellor Kantor Urusan Perdagangan Internasional Kedubes Thailand sekaligus Direktur Thai Trade Centre di Jakarta, Indonesia, Hataichanok Sivara, dengan PT ICP Cipta Prima, dihadiri sekira 19 perwakilan perusahaan kosmetik dan perawatan tubuh dari Thailand dalam rangkaian kegiatan misi dagang ke Indonesia khusus untuk produk kosmetik dan healthcare.

Pengusaha yang tergabung dalam KADIN DKI, KADIN Indonesia, sejumlah asosiasi dunia usaha seperti Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK), serta Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), turut menghadiri acara.

“Kami berharap Thailand Cosmetics & Personal Care Business Matching dapat menghasilkan terjadinya jalinan koneksi bisnis antara Indonesia dan Thailand, yang diharapkan akan berkembang lebih kuat dengan diadakannya event ini,” ujar Direktur Thai Trade Center Jakarta, Hataichanok Sivara.

Hadir sebagai pembicara, Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Dwiana Andayani, menyampaikan  untuk melindungi kepentingan konsumen terkait dengan produk-produk kosmetik, Pemerintah Indonesia mengharuskan industri dan importir melakukan proses notifikasi.

Thailand Cosmetics & Personal Care Business Matching di Jakarta (dok. ist)

“Terhitung mulai 1 Januari 2011 sejak diterapkannya harmonisasi di negara-negara ASEAN, saat itulah mulai berlakunya proses notifikasi untuk produk-produk kosmetik. Artinya perusahaan bertanggung jawab menghasilkan produk-produk kosmetik yang diyakini memenuhi standar keamanan, memenuhi kualitas mutu produk, menghasilkan keuntungan dan memenuhi ketentuan label,” tutur Dwiana.

Dwiana menambahkan, sejalan dengan berkembangnya pasar kosmetika di Indonesia, maka jumlah produk yang dinotifikasi ke BPOM selalu bertambah selama tiga tahun terakhir. Jika pada 2021 notifikasinya mencapai 96.611 produk maka di tahun 2022 meningkat menjadi 98.310 produk. “Selama tahun 2023 hingga bulan Juni 2023 notifikasi sudah mencapai 51.390,” ujarnya.

Adapun notifikasi untuk produk kosmetika Thailand yang berasal dari 78 industri di Thailand dan 72 importirnya di Indonesia juga sudah mencapai 3.186 notifkasi produk di BPOM. “Indonesia amat terbuka akan masuknya produk kosmetik dari luar dan juga dari Thailand,” imbuh Dwiana.

Global Hub Produk Halal

Kesempatan sama, Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, Fertiana Santy, menyoroti seputar produk kosmetik halal di Indonesia.

Untuk diketahui, pada pertemuan G20 beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo mengemukakan di tahun 2024, Indonesia berpotensi menjadi global hub bagi produk-produk halal, mengingat besarnya dukungan ekosistem dan industri yang menjadi mesin penggerak bangkitnya ekonomi nasional menuju Indonesia maju.

Kementerian Perindustrian memperkirakan potensi nilai dari produk-produk halal beserta peluang pasar dan kegiatan ekonominya akan mencapai US$303 miliar pada 2022. Saat ini konsumsi masyarakat Muslim terhadap produk-produk halal sendiri mencapai 3,1 persen menjadi US$2,3 triliun nantinya sampai 2024.

Di tengah berbagai hambatan geopolitik dan pandemi COVID-19, kebutuhan Indonesia untuk memaksimalkan sektor ekonomi dan juga ‘keketuaan’ Indonesia sebagai Chairman ASEAN di 2023 ini, menjadi katalis bagi perkembangan ekonomi global secara inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan regional ASEAN.

Fertiana mengatakan, melihat potensi konsumsi produk-produk halal yang cukup besar, isu halal dapat menjadi hambatan teknis di bidang perdagangan, sehingga untuk itu pemerintah juga menggalang berbagai kerja sama untuk me-rebranding Halal Indonesia dengan berbagai lembaga kerja sama antara negara baik di dalam dan di luar negeri, sehingga pandangan atau orientasinya menjadi “Halal Itu Baik (MyHalalMyBaik)“.

“BPJPH memandang halal dari berbagai perspektif baik dari sisi ekonomi, halal ditujukan untuk setiap orang dan bagi mereka baik yang yakin dan percaya maupun yang tidak percaya,” ujarnya. “Halal sendiri mengacu pada segi (aspek) kesehatan, keamanan produk, kebersihan, keberlangsungan dan integritas.” (HG)